Geber Program KOTAKU, Ditjen Cipta Karya Gelar Workshop

Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP Kkabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP - Program KOTAKU.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh”, dengan puncak acara Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.

"Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU tahun 2017-2022, serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan. Upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan bersama antara kolaborasi dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai stakeholder,” kata Diana Kusumastuti saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh” dipantau secara daring, Selasa (20/6).

Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari, dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama.

Selain itu juga akan digelar sharing session dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN, sebagai sarana berbagi pengalaman dalam mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia.

Sementara kegiatan dilaksanakan juga bazaar program berupa pameran foto kegiatan di 20 kabupaten/kota dampingan Program Kotaku. (rhs/jpnn)