Gelar Rapimnas, DPP Golkar Ajak DPD Samakan Pandangan Jelang Munas
jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta selama dua hari pada 14-15 November 2019. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, rapimnas itu untuk menyamakan pandangan DPP dan DPD partai berlambang beringin hitam tersebut jelang musyawarah nasional (munas) pada Desember mendatang.
"Itu forum pimpinan antara DPD Provinsi dengan DPP Partai Golkar, itu yang kami coba, biar tuning. Nanti di munas baru kami ketemu semuanya," ujar Lodewijk di Jakarta, Rabu (13/11) usai menghadiri rapat pleno partai pimpinan Airlangga Hartarto itu.
Mantan tentara dengan pangkat terakhir letnan jenderal itu menjelaskan, dalam rapimnas tersebut akan ada arahan dari Airlangga Hartarto untuk para ketua DPD Golkar. Selain itu, para tokoh senior Golkar seperti Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie juga akan menyampaikan arahan kepada peserta rapimnas.
Arkian, masukan dari tokoh senior Golkar itu akan ditampung. Selanjutnya, masukan-masukan yang ada akan dikompilasikan dengan usul para ketua DPD Golkar.
Apakah Rapimnas Golkar juga akan membahas tahapan munas? Lodewijk menepisnya.
"Saya pikir tidak serinci itu. Nanti panitia munas dibentuk kemudian akan membentuk tata tertib munas," kata Lodewijk.
Sejumlah pengurus teras DPP Golkar tampak hadir pada rapat pleno itu. Selain Airlangga dan Lodewijk, ada pula Robert Kardinal (bendahara umum), Aziz Syamsudin, Adies Kadir, John Kennedi Aziz, Meutya Hafid, Roem Kono, Rizal Mallarangeng, Melchias Markus Mekeng, Ace Hasan Syadzily dan Darul Siska.(antara/jpnn)
Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta selama dua hari pada 14-15 November 2019 sebelum menggelar munas pada Desember mendatang.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Menko Airlangga Ungkap Kebijakan Anti-Deforestasi Ditolak Kelompok Bipartisan AS
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar