Guru Honorer Dipecat Gegara Pamer Gaji di Medsos, Begini Reaksi Sultan

Senator termuda dalam unsur pimpinan DPD RI ini juga mengharapkan agar Kemendikbud segera mengatasi masalah lain tentang kebutuhan saat ini terhadap guru diluar PNS.
Menurut data hasil perhitungan Kemendikbud dari Dapodik, kebutuhan guru saat ini mencapai satu juta Guru. Angka tersebut diluar Guru yang berstatus PNS.
Pertumbuhan jumlah ASN Guru hanya sekitar dua persen per tahun. Saat ini hanya ada 60 persen dari jumlah kebutuhan guru ASN' yang tersedia di Sekolah negeri. Dan jumlah tersebut terus menurun sebanyak enam persen per tahun dalam empat tahun terakhir.
Sultan menegaskan negara harus benar-benar hadir dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, ini berhubungan langsung dengan kehidupan generasi kita di masa yang akan datang, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar.
“Maka kita menunggu rencana program kebijakan Kemendikbud untuk menyseleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun ini (2021). Sebab rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer,” tegasnya.
Menurut Sultan, realisasi program seleksi mesti kita pastikan segera berjalan, dengan begitu maka kita akan mendapatkan guru-guru yang berkompeten dalam mendidik.
Selain itu, realisasi program tersebut juga mengatasi kedua masalah yaitu baik bagi kesejahteraan guru melalui penghasilan yang layak ataupun peningkatan ketersediaan guru ASN.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons pemberitaan di media tentang pemecatan seorang guru honorer Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Jumlah PPPK Terus Bertambah, Guru Honorer dan Tendik Terkena PHK
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Penyebab Utama Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah