Guru Honorer Mengajukan Permintaan Serius ke Mas Nadiem
jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Hononer Nonkategori 2 Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono meminta Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim segera mengeluarkan surat edaran terkait validasi data.
Validasi data guru honorer ini merupakan hasil kesepakatan Komisi X DPR RI dengan pemerintah pada rapat dengar pendapat 8 Juli 2020.
"Kami mohon Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim segera merealisasikan kesepakatan dengan Komisi X untuk mendata guru honorer K2 dan nonkategori," kata Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (30/7).
Dia menegaskan, PGHRI juga sudah mengajukan permohonan kepada Mendikbud Nadiem agar menerbitkan Surat Edaran validasi data honorer nonkategori berdasarkan data pokok kependidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Data ini nantinya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Data itu bisa dijadikan rujukan siapa saja guru honorer yang layak mengikuti seleksi PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ini untuk memenuhi kuota kebutuhan guru dan tenaga Kependidikan tahun 2020-2024.
"Hanya dengan cara ini permasalahan guru honorer nonkategori di Indonesia bisa selesai," ujarnya.
Forum Guru honorer nonkategori mengajukan permintaan ke Mendikbud Nadiem Makarim terkait validasi data terkait rekrutmen PPPK.
- Yoga & Ayu Honorer, per 1 Mei 2024 Sah jadi PPPK
- Info Penting dari BKN soal Pendataan Honorer atau Non-ASN
- Calon PPPK 2023 Teken Perjanjian Kerja, Bakal Dievaluasi Tiap Tahun
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh
- HKN 2024, Pj Gubernur Sulsel Serahkan 2.341 SK PPPK
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024