Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026

"Kami sudah membawa surat pemberitahuan kegiatan aksi nasional 18 Maret 2025 ke Polda Metro Jaya tanggal 12 Maret 2025. Insyaallah massa akan tumpah ruah di Kantor KemenPAN-RB dan DPR RI, menyala!," seru Fadlun kepada JPNN, Kamis (13/3/2025).
Fadlun yang juga ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) ini menambahkan, aksi nasional merupakan puncak dari demo-demo di daerah yang sudah berlangsung sejak 10 Maret 2025.
Dia menyerukan agar seluruh honorer kompak bersatu memperjuangkan nasibnya. Sebab, tidak akan berubah nasib suatu kaum bila bukan kaum itu tidak berjuang.
"Ayo kita menyalakan semangat perjuangan ini. Semuanya harus diangkat tahun ini, tolak pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2026," kata Fadlun.
Dia mengimbau honorer yang ingin memperjuangkan nasibnya untuk tidak takut bersuara. Jangan juga takut dengan upaya penggembosan.
"Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi undang-undang, dengan catatan tidak anarkistis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik," tegasnya.
Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut:
1..Tolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024;
Guru P1 bergabung dengan Aliansi Merah Putih untuk aksi nasional 18 Maret menolak TMT PPPK serentak Maret 2026
- KemenPAN-RB & Kemenkeu Ungkap Keberpihakan kepada Guru serta Tendik
- Perkiraan Jadwal Pengangkatan PPPK Tahap 2, Semoga Tidak Meleset
- Apakah Honorer Gagal Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu?
- Pernyataan Menteri Rini untuk Peserta Seleksi PPPK Tahap 2
- Seleksi PPPK 2024 Belum Tuntas, Kapan Pendaftaran CPNS 2025?
- DPR Apresiasi Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Menyinggung soal Sanksi