Heboh Hepatitis Akut Misterius DPR Minta Pemerintah Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah harus menggencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait fenomena hepatitis misterius di Indonesia.
Menurutnya, penelitian dan pemeriksaan harus dilakukan untuk mencari penyebab munculnya penyakit tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/5).
Wakil Ketua F-PKS DPR RI itu juga meminta pemerintah agar memberikan informasi yang jelas pada masyarakat.
"Edukasi masyarakat untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan. Optimalkan fasilitas, sumber daya dan perangkat pemerintah yang tersedia untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada masyarakat," katanya.
Netty menyebut penjelasan yang gamblang harus diberikan pada masyarakat agar seluruh elemen bangsa menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut.
"Penting untuk menginformasikan peta penyebaran kasus, upaya yang dilakukan pemerintah dan kesiapan sistem kesehatan dalam melakukan antisipasi lonjakan kasus agar rakyat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan," katanya.
Selain itu, pemerintah wajib mewaspadai informasi hoaks tentang penyakit hepatitis akut misterius yang dapat memicu kepanikan di masyarakat. "Misalnya, informasi hubungan penyakit ini dengan vaksin Covid-19 yang cukup ramai diperbincangkan," ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah harus menggencarkan penelitian dan pemeriksaan hepatitis akut misterius
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Peserta JKN Dirawat di RSUP Dr Kariadi Capai 86 Persen, Tiap Hari 2.000 Pasien
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang