JPNN.com 
Heboh Skandal EoDB Bank Dunia, DPR Minta Pemerintah Responsif
Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB sekaligus berhentinya proyek penilaian untuk tahun ke depan, menurut Abdul Hakim, investor akan kehilangan acuan penilaian sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia.
Hal tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, khususnya investasi langsung (direct investment).
“Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB tersebut, DPR juga akan sulit mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi karena selama ini indikator kinerja (key performance Indicator) yang dipakai selama ini sebagian besar merujuk pada indikator-indikator yang ada dalam EoDB,” ujar Abdul Hakim.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengingatkan pemerintah untuk merespons kebijakan atas skandal EODB (Easy of Doing Business (EODB) yakni pengaturan ranking oleh tim penyusun di bawah tanggung jawab World Bank.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
