Heru Sudjatmoko Puji Program PTSL Kementerian ATR/BPN

Hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sesuai Inpres tersebut, pemerintah daerah wajib membantu proses PTSL dalam hal menetapkan dan menganggarkan besaran biaya pra-PTSL.

“Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan biaya pelaksanaanya, peran Pemda dapat membantu pada proses pra-PTSL,” katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Damargalih Widihastha menyampaikan pihaknya memiliki beberapa program strategis seperti PTSL, Redistribusi Tanah dan program-program yang melibatkan peran lintas sektor.

Menurut Damargalih, penerapan program strategis nasional tersebut dalam rangka mengakselerasi percepatan sertifikasi tanah di Kabupaten Purbalingga.

“Jumlah bidang tanah di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 587.120 bidang, yang telah bersertifikat baru 297.570 atau 51 persen."

"Kabupaten Purbalingga terus mengakselerasi target di 2024 seluruh bidang tanah telah terdaftar di Kementerian ATR/BPN, sehingga mampu meminimalisir permasalahan sengketa konflik yang ada,” pungkas Damargalih.(mcr18/**/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: