Horta Hanya Setuju untuk Transit
Kamis, 08 Juli 2010 – 14:31 WIB
Guterres yakin, rakyat Timor Leste tidak akan mendukung rencana tersebut. "Sudah terlalu banyak masalah yang membebani masyarakat kami. Karena itu, tidak bijak rasanya jika pemerintah atau seorang politikus negeri ini membawa masalah atau isu yang jelas bakal semakin memberatkan rakyat," paparnya, seperti dilansir Agence France-Presse kemarin.
Sikap Guterres itu dibenarkan Arsenio Bano, anggota parlemen dari Partai Fretilin. Dengan tegas, tokoh oposisi itu menentang keras rencana pendirian Pusat Suaka Regional di negerinya. "Fretilin menolak gagasan tersebut. Timor Leste bukanlah kelompok penggembira yang wajib membela kepentingan Australia. Para pencari suaka itu ingin menjadi warga Australia, bukan Timor Leste," tegasnya.
Karena itu, menurut Bano, pemerintah Australia-lah yang harus menanggung beban tersebut. Bukan mengalihkan beban itu ke Timor Leste demi menyelamatkan popularitas pemerintahan baru Gillard menjelang pemilu. "Sebagai negara miskin yang tidak pernah jauh dari masalah, Timor Leste jelas tidak siap menjadi tempat penampungan imigran dari negara lain," lanjut politikus senior itu.
Bersamaan dengan itu, pemerintahan Gillard menjanjikan bantuan finansial AUD 25 juta (sekitar Rp 192 miliar) khusus untuk memerangi penyelundupan manusia di Asia. Indonesia, negara yang menjadi tempat transit manusia perahu dalam perjalanan ke Australia, akan mendapatkan bantuan kapal patroli dan pesawat. Malaysia, Thailand, Pakistan, dan Sri Lanka bakal mendapatkan peralatan pengintai.
SYDNEY - Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta angkat bicara terkait dengan rencana pembangunan Pusat Suaka Regional di wilayahnya. Kemarin (7/7)
BERITA TERKAIT
- Kemlu RI: World Water Forum di Bali Bakal Melahirkan Deklarasi Bersejarah
- Alhamdulillah, Israel dan AS Pastikan 160 Ribu Bahan Bakar Telah Terkirim ke Gaza
- Soal IUU Fishing, RI Tidak Perlu Berkompromi dengan Vietnam
- Jemaah Islamiyah Kembali Berulah, Dua Polisi Malaysia Tewas di Markas
- Tahan Bantuan untuk Israel, Joe Biden 'Dihajar' DPR Amerika
- Stafsus Kementerian Investasi Pradana Soroti Ketidakadilan Kerja Sama Antarnegara