Ical Minta Kader Gunakan Asas Praduga Tak Bersalah

Lebih lanjut Ical menuturkan, Wanbin dan semua kader juga menyerahkan semua pada proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi, termasuk tidak mau mengeluarkan pernyataan yang spekulatif.

”Kita jangan berandai-andai. Kita katakan, pakailah azas praduga tak bersalah, jangan berandai-andai,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan konsolidasi itu adalah untuk menanggapi respons terkait isu-isu yang tengah menghinggapi

Partai Golkar. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan konsolidasi itu adalah terkait dengan kasus e-KTP.

”Ya termasuk tadi itu penjelasan dari Dewan Pembina (Ical, Red), merespons masalah e-KTP. Kita merespons masalah yang ada dengan tetap taat pada asas hukum praduga tidak bersalah, itu merupakan sudah kebijakan, itu keputusan tadi,” kata Idrus membeberkan respons masalah yang dimaksud.

Dia mengaku, pertemuan konsolidasi itu merupakan agenda rutin Partai Golkar yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, sesuai dengan ketentuan rapat bertingkat di Partai Golkar.

”Ada rapat Korbid, ada rapat pengurus harian, ada rapat pengurus harian terbatas. Dan kemarin itu ada rapat pengurus harian dan setelah itu ada rapat pleno,” papar Idrus.

Sebelumnya, Partai Golkar mengeluarkan larangan bagi para kadernya untuk berkomentar atau 'cua-cuap' soal kases e-KTP yang tengah menjadi buah bibir. Pasalnya, diduga akan menyeret sejumlah nama besar tokoh politik di Indonesia.