INDEF: Pemda Berlomba Menimbun Uang di Bank

"Enggannya pemerintah daerah dalam menurunkan anggaran tentu tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang ingin segera menggenjot perekonomian," katanya lagi.

Karena itu, meski pun di level pusat, sudah ada 14 kebijakan untuk menggerakan sektor riil, mendukung gairah dunia usaha, dan membangkitkan kembali UMKM. Namun jauh panggang dari api, rupanya ada keengganan atau boleh disebut kemalasan daerah untuk sejalan dengan program pemerintah pusat tadi.

"Akibat kurang sinergisnya pemerintah pusat dan daerah tecermin dari kinerja perekonomian saat ini. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016, yang tumbuh 5,18 persen lebih, disebabkan oleh realisasi investasi yang meningkat karena adanya sentimen Brexit dan tax amnesty," ungkap Bhima

Lain halnya dengan Danang Girindrawardhana, Ketua Kebijakan Publik APINDO. Dia menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya membuat para penginvestor berminat untuk menginvestasi kan dana untuk Indonesia tetapi tidak ada yang terealisasikan.

“Kalau Indonesia ingin mendapatkan investasi dari pihak asing lebih baik kebijakan tersebut harus banyak yang direvisi," tegasnya.(fri/jpnn)