Infrastruktur Butuh Rp 77 Triliun

“Mestinya diserahkan saja ke pemerintah daerah (status dan pengaturannya). Sebab, pemerintah daerah yang lebih tahu,” ucapnya.
Berdasar analisisnya, dibutuhkan biaya hingga sekitar Rp 77,7 triliun bagi Kaltim untuk menurunkan nilai incremental capital outflow ratio (ICOR) daerah yang kini berada di kisaran tiga persen.
Persentase ICOR itu adalah rasio modal yang harus ditambah untuk mencapai peningkatan ekonomi.
“Biaya Rp 77,7 triliun itu adalah nilai yang diperlukan untuk menurunkan besaran ICOR Kaltim agar menjadi maksimal dua persen. Nilai modal itu bisa dialokasikan lewat perbaikan infrastruktur dasar, dari kematangan penyediaan jaringan listrik, pemerataan akses jalanan, hingga penyediaan air minum bersih di daerah,” imbuhnya.
Sofyan mengatakan, tidak meratanya pemenuhan infrastruktur dasar di Kaltim tersebut yang membuat nilai ICOR menjadi tinggi.
Jadi, diperlukan investasi besar di Kaltim. Tentu, tidak perlu batu bara lagi yang dijadikan penopang ekonomi.
Sektor lain seperti pertanian merupakan komoditas yang memiliki potensi besar bila digarap maksimal. (mon/lhl/man/k18)
Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menilai, hambatan investasi paling
Redaktur & Reporter : Ragil
- Gubernur Herman Deru Dorong Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berdampak Luas
- Telkom Tutup 2024 dengan Kinerja Positif, Pendapatan Konsolidasi Sebesar Rp150 Triliun
- BKBK Jadi Cara Herman Deru Dorong Percepatan Pembangunan Infrasturktur Lahat
- Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota lewat Bangubsus
- Gubernur Herman Deru Tekankan Penyaluran Bangubsus untuk Pembangunan Infrastruktur
- Pemprov Jateng Siap Gelontorkan Rp 1,2 Triliun untuk Bantuan Keuangan Desa