Infrastruktur Jalan dan Rel Kereta Api Trans Kalimantan Harus Terintegrasi dengan Pembangunan IKN

Senin, 05 April 2021 – 18:50 WIB
Infrastruktur Jalan dan Rel Kereta Api Trans Kalimantan Harus Terintegrasi dengan Pembangunan IKN
Senator atau Anggota DPD RI dari Dapil Kalimantan Tengah Teras Narang. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali menguat. Pemerintah mulai menyuarakan berbagai perencanaan ke publik dan diharapkan tahun ini proses konstruksi dapat dimulai.

Menyikapi rencana pemindahan dan pembangunan IKN ini, Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Kalteng Teras Narang turut memberikan pandangan dan desakan agar pemerintah juga melakukan integrasi rencana ini dengan penguatan infrastruktur jalan dan rel kereta api Trans Kalimantan. Hal ini untuk lebih menghubungkan 5 provinsi di pulau tersebut secara optimal.

“Pemerintah pusat agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelaraskan wacana pembangunan IKN dengan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan Trans Kalimantan. Kami mendesak pula agar pembangunan infrastruktur Kereta Api Kalimantan dapat dimulai," ujar Teras Narang, Senin (5/4/2021)

Teras yang merupakan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 menyebutkan bahwa usulan ini telah disampaikan 5 Gubernur se-Kalimantan pada Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 lalu.

Integrasi jalur transportasi ini disebut jadi salah satu kunci dan akan semakin memperkuat dampak positif dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur bagi seluruh kawasan.

“Sehingga dengan terbangunnya konektivitas infrastuktur tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Pulau Kalimantan” ujar Teras.

Teras menyebut pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api juga akan memperkuat strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia di 2021 yang di antaranya lewat integrasi ekonomi domestik serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

Selain itu, dengan rel kereta api, menurutnya dulu idenya juga untuk kontrol terhadap produk sumber daya alam Kalimantan.

SPONSORED CONTENT

loading...