JPNN.com 
Ingat, Jangan Jadikan HKTI Kendaraan Politik Praktis
"Tidak ada friksi, enggak ada kepemimpinan mendua. Hanya ada satu HKTI. Ini harus dipahami," ujar Moeldoko.
Dia menambahkan, kini HKTI telah memiliki legalitas berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) nomor AHU000056.AH.01.08 tahun 2018.
"HKTI harus menjadi solusi bagi dalam setiap permasalahan di sektor pertanian. HKTI merupakan mitra strategis bagi pemerintah dan siap mendukung apa pun kebijakan pemerintah. HKTI harus melawan apa pun hal yang merugikan petani," ungkap Moeldoko.
Dia juga mengaku akan terus membesarkan HKTI. Dia juga ingin HKTI selalu membimbing petani.
"HKTI kalau perlu turun ke lapangan. HKTI menjembatani institusi, menjembatani para peneliti, menjembatani litbang daerah, menjembatani petani, bisa mengomunikasikan kepada social entreprise, dan seluruh organisasi termasuk pebisnis di setiap daerah masing-masing," kata Moeldoko. (jos/jpnn)
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko meminta semua pengurus tidak menjadikan organisasi sebagai kendaraan politik prakti
Redaktur & Reporter : Ragil
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Gegara Rekor Inflasi Rendah, Pemerintah Klaim Swasembasa Pangan Bakal Sukses
- Promosikan Hasil Riset GRS BPDP, AII: Bisa Dihilirisasi Petani dan UMKM
- Kolaborasi BULOG-Pupuk Indonesia Saat Panen Raya, Petani Langsung Beli Pupuk Sesuai HET
- Asuransi Jasindo Beri Perlindungan Kepada 4,5 Juta Petani & Salurkan Klaim Rp386 Miliar
- HKTI dan PKTHMTB Bersiap Menanam Sorgum Seluas 100 Hektare
