Isyaratkan Harga BBM Premium Turun, Gerindra Nilai Jokowi Tak Paham Ekonomi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo menuding pemerintah tidak paham ekonomi. Hal itu disampaikan menyikapi rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang rencananya akan masuk dalam kebijakan ekonomi Jilid III Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kenapa pemerintah malah menurunkan premium? Rencana ini bukti bahwa pemerintah tidak paham permasalahan ekonomi kita. Seharusnya yang diturunkan adalah BBM solar, baik subsidi maupun non subsidi,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (4/10).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, BBM jenis solar jelas-jelas digunakan untuk kepentingan transportasi logistik yang menunjang proses produksi bidang industri, mulai dari bahan mentah, setengah jadi sampai jadi, termasuk pemasarannya.
“Sehaarusnya pemerintah paham semua proses perdagangan selalu menggunakan transportasi logistik maupun publik yang menggunakan BBM solar,” ujarnya.
Apabila penurunan harga terjadi pada BBM jenis solar maka harga barang baik manufaktur maupun pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat akan menjadi murah dan daya beli masyarakat menjadi tinggi.
“Bukan malah pemerintah menurunkan harga BBM premium yang hanya bermanfaat untuk transportasi pribadi yang dipergunakan banyak masyarakat kelas atas,” katanya.
Bambang juga meminta pemerintah mengawasi Pertamina yang menurutnya banyak menipu rakyat. Sebab BBM baik solar maupun premium secara internasional sudah jauh lebih rendah dari harga yag berlaku sekarang.
“Kalau perlu Pertamina harus diaudit. Jadi kebijakan pemerintah tidak hanya pencitraan tapi betul-betul berdasarkan pada asas manfaat untuk publik,” katanya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo menuding pemerintah tidak paham ekonomi. Hal itu disampaikan menyikapi rencana pemerintah menurunkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Invetasi di Bidang SDM Bikin Bank Mandiri Raih Predikat Champion of the Year dan 12 Penghargaan Bergengsi
- Bea Cukai Gagalkan Distribusi Rokok Ilegal Senilai Hampir Rp 2 Miliar, Ini Kronologinya
- Mantapkan Langkah Menuju IACS, BKI Gelar Sidang Komite Teknik Bersama Stakeholders
- Watsons 5.5 Ultimate Sale, Diskon 70% Hingga Ekstra Voucer
- Holding BUMN Danareksa Dorong TPK Batu Ampar Menjadi Hub Regional
- Kabar Baik Rupiah Makin Menguat, Ada Harapan Baru