Izin Investasi Masih Ruwet

jpnn.com - JAKARTA - Upaya pemerintah membenahi iklim investasi rupanya belum menuai hasil menggembirakan. Hingga kini, perizinan terus saja muncul dalam daftar teratas keluhan calon investor.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengakui betapa sulitnya membenahi perizinan investasi di tanah air. Dia menyebut, ada hal yang salah terkait dengan mekanisme perizinan investasi.
 
"Tidak usah saya jelaskan, sudah pada tahu itu," ujar Hatta setelah bertemu delegasi investor Amerika Serikat ASEAN Business Advisor Council di Kantor Kemenko Perekonomian kemarin (11/11).

Dia menyatakan, upaya memangkas perizinan sudah sering diupayakan. Namun, upaya tersebut menghadapi batu terjal sehingga susah diwujudkan.

"Dengan begitu, akhirnya orang melihat semuanya duit (diperlukan untuk mengurus perizinan investasi)," katanya.
 
Pada saat bertemu, lanjut dia, delegasi investor AS menyampaikan keinginan untuk terus berinvestasi di Indonesia. Namun, lagi-lagi masalah perizinan dan mekanisme investasi terus dikeluhkan. "Misalnya tender yang berlarut-larut, izin yang tidak keluar-keluar (selesai)," sebutnya.
 
Hatta mencontohkan, salah satu perizinan investasi yang paling banyak dikeluhkan investor adalah sektor migas. Berbelit-belit, lama, dan bertahun-tahun adalah deskripsi masalah perizinan yang sering disampaikan investor migas.
 
Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut, dibutuhkan setidaknya 270 perizinan bagi perusahaan migas untuk melakukan eksplorasi hingga produksi.

Bahkan, setiap tahun ada 60.000 surat perizinan yang harus diselesaikan di sektor migas. "Padahal, kita kan sedang mengejar target produksi (minyak) 1 juta barel per hari," ujarnya.
 
Karena itu, lanjut dia, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai keluhan investor dengan mengadakan rapat intens sebulan sekali khusus membahas upaya perbaikan iklim investasi. "Dengan begitu, nanti bisa ditemukan jalan keluar dan rekomendasinya," katanya.
 
Meski demikian, pemerintah mesti bekerja lebih keras untuk membuktikan janjinya. Sebab, pengusaha pun sudah mulai pesimistis dengan janji-janji pemerintah untuk memangkas perizinan investasi.

"Selama ini janji seperti terus disampaikan, tapi hanya wacana. Kita butuh tindakan konkret pemerintah," timpal Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. (owi/c7/oki)