Jadi Ketua RW Harus Bayar 1 Juta

Jadi Ketua RW Harus Bayar 1 Juta
Jadi Ketua RW Harus Bayar 1 Juta

jpnn.com - CIMAHI- Bukan hanya pesta demokrasi di tingkat DPR, DPRD dan pemilihan presiden saja yang harus mengeluarkan uang banyak agar terpilih oleh rakyat. Jor-joran uang kini sudah merambah ke pesta demokrasi tingkat bawah, bahkan hingga tingkat RW sekalipun.

Hal ini terjadi Kampung Cibobas Cempaka RW 9, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Dalam sebuah laman Facebook tertera warga yang berminat menjadi ketua RW diwajibkan membayar uang pendaftaran kepada panitia pemilihan sebesar Rp 1 juta.
    
Dalam surat yang dikeluarkan panitia pemilihan RW 09 tertanggal 29 Oktober 2014, panitia mengumumkan pemilihan ketua RW tersebut untuk periode kepemimpinan 2015-2018. Selain harus menyerahkan uang pendaftaran Rp 1 juta, para calon juga harus menyerahkan syarat administrasi lainnya seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, surat izin dari suami/istri, pas foto ukuran 4x6 dan 10R.
    
Selain itu, apabila masih menjabat sebagai ketua RW, Sekretaris RW atau ketua RT, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara pendaftaran itu sendiri dibuka sejak 31 Oktober 2014 dan telah ditutup pada 8 November 2014 lalu.
    
Berbeda dengan daerah lainnya yang jarang mau menjadi ketua RW, di daerah ini antusias warga menjadi ketua RW sangatlah tinggi padahal tiap calon diwajibkan merogoh kocek yang tidak sedikit.
    
Ketua Panitia Pemilihan RW 09, Rosadi mengakui dalam pemilihan ketua RW di daerahnya selalu ada uang pendaftaran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan agar  proses pemilihan ketua RW tidak membebani uang kas RW.
    
"Memang betul ada uang pendaftaran karena panitia juga atas usulan masyarakat dan sudah disepakati bersama. Kalau uangnya digunakan untuk proses administrasi dan operasional penyelenggaraan pemilihan ketua RW sehingga tak membebani kas RW," katanya, Selasa (11/11).
    
Lebih jauh,  daya tarik menjadi ketua RW juga didorong dengan banyak berdirinya kawasan industri yang selalu memberikan konvensasi kepada warga atas keberadaannya. Para ketua RW biasanya diberikan wewenang penuh  untuk mengelola hasil konvensasi industri tersebut untuk kemakmuran daerahnya dan kesejahteraan warganya.
    
"Mungkin ini sudah jadi tradisi di sini. Juga di sini ini lingkungan industri yang mungkin ada konvensasi atau memberi kontribusinya untuk masyarakat dari pihak perusahaan yang dikelola secara ke-RW-an sehingga para calon itu antusias karena ingin membangun lingkungannya lebih baik lagi," jelas Rosadi.
    
Tidak jauh berbeda dengan pemilihan legislatif dan presiden, kata dia, nantinya para kandidat akan berkampanye dan memaparkan visi misinya ke masyarakat.
Selain itu, juga akan ada masa tenang dan para calon pun sudah memilik tim suksesnya masing-masing.
    
"Pemilihan yang rencananya digelar akhir November ini, warga menginginkan proses demokrasi dijalankan dengan jujur dan adil dengan harapan lahir pemimpin yang benar-benar peduli atas warganya," bebernya.
    
Salah seorang satu calon ketua RW, Ujang Rohendi menyatakan tidak keberatan harus mengeluarkan uang untuk mendaftar sebagai calon ketua RW. "Kami sudah sepakat untuk tidak mempermasalahkan uang pendaftaran yang mencapai Rp1 juta. 
    
Bahkan disekitar daerah saya ada warga yang rela mengeluarkan uang sampai Rp3 juta untuk digunakan sebagai uang pendaftaraan menjadi ketua RW, "tuturnya.
    
Sementara itu, hingga pendaftaran ditutup pada 8 November 2014 pukul 24.00 WIB tercatat lima kandidat sudah mendaftarkan diri menjadi calon ketua RW 9 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, mereka adalah Taufik Hidayat, Iyan Sofian, Suhana, Dede Sumarna, dan Ujang Rohendi. (dep)


CIMAHI- Bukan hanya pesta demokrasi di tingkat DPR, DPRD dan pemilihan presiden saja yang harus mengeluarkan uang banyak agar terpilih oleh rakyat.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News