JPNN.com 
Jaksa Agung Harus Mundur atau Dicopot!
Jumat, 04 Agustus 2017 – 14:09 WIB
Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari ICW, YLBHI dan MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar diskusi di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/8). Foto: Ken Girsang/JPNN.com
"Pilihan paling tepat presiden mencopot. Kalau harus diganti maka perlu memilih orang yang punya perspektif pembaruan," tutur Miko.(gir/jpnn)
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
BERITA TERKAIT
- Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejagung Perlu Diperpanjang
- Komisi Kejaksaan Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Bisa Dijadikan Delik Hukum
- Eks Pejabat MA Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Makin Dekat Membongkar Mafia Peradilan
- Jaksa Agung Tekankan Pentingnya Moralitas dalam PPPJ Angkatan 82
- RKUHAP Tak Akan Menjadikan Kepolisian & Kejaksaan Tumpang Tindih Tangani Perkara
- Ray Rangkuti Sebut Duo Advokat Penyuap Hakim Memanipulasi Hukum
