Jokowi Dilarang Jadi Ketum PDIP
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengatakan partainya sudah membuat aturan tentang jabatan seorang kader. Intinya menurut Maruarar, kader yang duduk di pemerintahan tidak diizinkan rangkap jabatan sebagai ketua umum di partai politik.
"Aturan tersebut juga berlaku bagi Joko Widodo (Jokowi). Dia tidak boleh menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, dia harus menjadi milik rakyat. Karena itu dia harus fokus bekerja," kata Ara, sapaan Maruarar Sirait, saat peluncuran buku Kicauan Senayan, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/8).
Yang penting lanjut Ara, Jokowi harus mampu mempertahankan posisinya saat ini yang dipercaya rakyat jadi Presiden RI. "Dia wajib membuktikan pernyataanya dengan cara memilih menterinya berdasarkan prestasi dan integritas. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan bisa disebut sebagai Soekarno muda," ujarnya.
Sebaliknya kata Ara, kalau Jokowi tidak mampu melakukan apa yang pernah dijanjikan, maka rakyat akan kecewa. "Makanya, Jokowi harus fokus mengurus rakyat dan tidak menjabat posisi strategis di parpol," tegasnya.
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR itu juga menyatakan akan ada pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati dan Jokowi dengan Prabowo-Hatta. "Sekarang hanya soal waktu saja, demi kepentingan bangsa dan negara, semua akan dipertemukan," ungkapnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengatakan partainya sudah membuat aturan tentang jabatan seorang kader. Intinya menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat