Kasus e-KTP Mau Diangket, Ini Komentar Politikus NasDem
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani mempertanyakan wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Irma sebenarnya mengganggap pengusulan hak angket itu berniat baik. Sebab, beberapa anggota DPR melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyalahi prosedur dalam menangani e-KTP.
Misalnya, kenapa berita acara pemeriksaan (BAP) terperiksa bisa keluar ke publik. Padahal, itu berpotensi membunuh karakter yang bersangkutan sebelum sidang.
“Itu betul, di satu sisi betul,” kata Irma di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).
Namun di sisi lain, kata Irma, yang sebenarnya mau diangket itu siapa? Apakah KPK atau pemerintah yang mau diangket?
Sebab, angket tujuannya menyelidiki kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan atau inkonstitusional.
“Yang harus kita tanyakan, apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK,” tegasnya.
Dia mempertanyakan, jika kemudian DPR mau melakukan hak angket kepada KPK, dasar hukumnya mana? Sebab, lanjut dia, KPK bukan subordinat dari pemerintah.
“KPK itu independen. Maka saya tanya, objek yang mau diangket mana?” katanya.
Irma mengatakan, jika ingin KPK bekerja professional dan lebih baik ke depan, komisi terkait di DPR bisa memanggil komisi antirasywah untuk mempertanyakan.
“Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. Kemudian, diminta tanggung jawab ke KPK kok bisa BAP yang belum dibacakan di ruang sidang menyebar ke publik,” ujar Irma.
Karenanya Irma menilai untuk melakukan itu semua bukan melalui hak angket. “Saya tidak katakan itu salah, boleh panggil KPK, boleh tanyakan prosedurnya tapi bukan di angket tempatnya,” pungkasnya.(boy/jpnn)
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani mempertanyakan wacana pengusulan hak angket terkait kasus korupsi
Redaktur & Reporter : Boy
- Masyarakat Diminta tak Terpengaruh Dinamika Elite Politik, Tetap Jaga Persatuan
- PPP Fokus Jaga Suara, Tidak Pernah di Internal Bahas Isu Hak Angket
- Konon, Wacana Angket di DPR Berprogres, Tinggal Urusan Administrasi
- Soal Hak Angket, NasDem Serahkan ke PDIP, Surya Paloh: Kami Lihat-Lihat Dahulu
- Din dan Jumhur Pimpin Aksi Tuntut DPR Gunakan Hak Angket
- Soal Sikap Ketum PDIP Tentang Hak Angket, Adian: Keberanian Ibu Megawati Sama Seperti 25 Tahun Lalu