KAU Minta SBY Tinjau Platform Ekonomi

KAU juga menyayangkan kalau pernyataan SBY tersebut cenderung mengabaikan fakta, bahwa beban pembayaran hutang selama ini telah menjadi penyebab memburuknya kualitas kehidupan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan jaminan sosial bagi rakyat. Dijelaskan Deni, transaksi hutang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman luar negerinya, meskipun sumber keuangan negara terbatas.

"Ini menjadi bukti bahwa Indonesia berada dalam posisi keterjebakan hutang (debt trap) yang parah. Sejak 2004 sampai dengan 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri menunjukkan trend yang meningkat," katanya.

Dipaparkannya, sejak awal masa pemerintahan Presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008, total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri mencapai Rp 277 triliun. "Sedangkan total penarikan pinjaman luar negeri baru dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 sebesar Rp 101,9 triliun," imbuhnya.

Outstanding hutang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004–2009 juga terus meningkat, dari Rp 1275 triliun menjadi Rp 1.667 triliun. Ditambah dengan peningkatan secara signifikan total hutang dalam negeri dari Rp 662 triliun (2004) menjadi Rp 920 triliun (2009).