Kawal Kesepakatan BRI dengan Pensiunan
“Kemenakertrans pusat bukan hanya perlu mengawal, tapi wajib mengawal pelaksanaan isi 4 kesepakatan tersebut. Karena BRI kan lintas daerah di Indonesia. Subyek hukum BRI itu ada di pusat. Maka Kemenakertrans di pusatlah yang harus mengawal secara konsekuen pelaksanaan MoU itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Mennakertrans, Dita Indah Sari menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai oleh oleh kedua belah pihak. Dengan demikian secara bipartit sebetulnya masalah yang dikeluhkan pensiunan itu sudah mendapat jalan keluar.
“Kami selaku pemerintah memang sudah berkewajiban untuk memediasi. Tentu setelah melalui tahapan-tahapan permintaan di tingkat Disnaker. Jika kedua belah pihak sudah buntu dalam penyelesaiannya, kami wajib menengahi dengan koridor yang digariskan peraturan perundang-undangan," ucapnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Tuntutan pesangon yang dilakukan pensiunan BRI kini menemui titik terang. Manajemen BRI dan pensiunan sudah menandatangani nota kesepakatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Aksi Hijau Inalum untuk Lingkungan dan Bisnis Berkelanjutan
- Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan Korsel
- Jajaki Potensi Kerja sama di Bidang Maritim, BKI Berkunjung ke PT PAL
- Kembangkan Rantai Pasok UMKM, KemenKopUKM dan Hippindo Jajaki Kerja Sama dengan China
- Gen Z dan Millenial Lebih Siap Membentuk Masa Depan Pasar Teh
- Pertamina Dorong Kolaborasi Memperkuat Ketahanan Energi ASEAN di Pertemuan ASCOPE