Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan PDI Perjuangan mulai berani menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintahan era Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakannya setelah terbit Instruksi harian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berkelir merah tak ikut retret pemerintah pusat dari 21-27 Februari 2025.
"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah," kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).
Dia bahkan memprediksi instruksi dari Megawati tidak mengarah ke kader di level eksekutif, melainkan legislatif dengan jumlah anggota DPR yang dominan.
"Bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan," kata Dedi.
Dia mengatakan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dari parlemen dan berpotensi jatuh apabila instruksi melawan pemerintah mengarah ke legislatif.
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujar Dedi.
Terlebih lagi, lanjut dia, muncul gerakan massa yang menolak berbagai program Prabowo yang mengindikasikan pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebutkan instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa saja diarahkan ke parlemen.
- Hasto: Buku Mustika Rasa Sudah Matangkan Konsep Gizi Sebelum MBG
- Doli Kurnia DPR Dorong Indonesia Bentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian
- Misbakhun: DPR Kawal Mitigasi Dampak Kenaikan Pertamax Terhadap Daya Beli Masyarakat
- Di AFF 2026, Dave Laksono Bahas Bahas Ekonomi Biru hingga Ketahanan Energi
- Harga Pertamax Melonjak, Mufti Anam PDIP Tagih Penjelasan Pemerintah
- Harga Pertamax Naik, Legislator PDIP: Diumumkan Tiba-Tiba, DPR Tidak Diajak Diskusi
JPNN.com




