Kejaksaan Tolak Tangani Korupsi di Bawah Rp 50 Juta
Selasa, 14 Mei 2013 – 16:25 WIB

Kejaksaan Tolak Tangani Korupsi di Bawah Rp 50 Juta
Langkah ini dilakukan karena dengan kemampuan finansialnya yang kuat, para tersangka korupsi bisa melakukan segala cara agar terlepas dari jerat hukum. Mulai dari mengadukan kasusnya kemana-mana, sampai menghadirkan saksi ahli untuk mengugurkan pembuktian jaksa saat perkaranya disidangkan.
Kendala lain, tambah Andhi, minimnya jumlah pengadilan tipikor yang hanya ada satu di tiap provinsi. Idealnya, tambah mantan Kajati DKI ini, pengadilan tipikor juga ada di tingkat kabupaten kota. Termasuk pula, lapas khusus Tipikor di tiap provinsi.
"Waktu mau nitip terdakwa tipikor, kita malah sering ditolak pihak lapas," ungkap Andhi. Permasalah lain yang krusial, lanjut dia, banyaknya hakim yang tak kompeten atau tak berpengalaman dalam menangani perkara korupsi. Tak heran sering muncul putusan yang kontroversial.(pra/jpnn)
JAKARTA- Kejaksaan tak mau lagi menangani kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 juta. Kasus korupsi dengan kerugian kecil seperti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kepala BKN: Pelamar CPNS & PPPK 2024 yang Mundur Tidak Disanksi, Cermati Ketentuannya
- Prabowo dan Bill Gates Bahas Isu Keuangan dan Kesehatan
- Prakiraan Cuaca Hari Ini, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Presiden Prabowo Terima Kunjungan Bill Gates di Istana Pagi Ini
- 5 Berita Terpopuler: Fakta Baru Terungkap, Lokasi Tes PPPK Tahap Dua Langsung Didatangi Pak Ali
- Jumlah Honorer Database BKN Ikut PPPK Tahap 2 Banyak Banget, Ini Datanya