Keluarga Berpengaruh Nauru Diuntungkan Kehadiran Pusat Detensi Pencari Suaka

Sejumlah politisi Nauru termasuk dari kalangan oposisi tercatat dalam daftar pemilik tanah yang dipersewakan tersebut.
Menteri David Adeang menandatangani perjanjian sewa atas nama Pemerintah Nauru pada Juni 2014.
Seorang analis politik Tess Newton Cain kurangnya tanah negara di Nauru mungkin menjadi alasan mengapa hal ini terjadi.
Mantan Presiden Nauru Sprent Dabwido mengatakan pemerintahannya sebenarnya telah membeli tanah untuk pemrosesan RPC3 tersebut, namun tidak pernah dipergunakan.
Mantan pejabat lainnya Peter Law mengaku mengetahui adanya pembelian tanah ini oleh pemerintah.
Selain dari sewa tanah, pemilik tanah yang dipergunakan untuk pemrosesan ini juga akan diuntungkan oleh pembangunan lahan senilai 10,5 juta dollar yang dibiayai pemerintah Australia.
Departemen Imigrasi Australia merujuk pertanyaan seputar kasus ini ke pemerintah Nauru, sementara yang bersangkutan menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ABC.
Sejumlah keluarga berpengaruh di Nauru, ternyata mendapatkan banyak keuntungan dari pusat pemrosesan pencari suaka yang dibiayai Pemerintah Australia.Ketika
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan