Kemendagri dan KPK Sepakat Optimalkan Data Kependudukan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor KPK, Jumat (10/3).

Pertemuan itu untuk membahas pemanfaatan data kartu tanda penduduk elektronik e-KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK).

"Ini untuk pemanfaatan data e-KTP dan NIK untuk menuju single identity number," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di kantor KPK, Jumat (10/3).

Menurut dia, Kemendagri dan KPK bekerja sama agar semua data kependudukan nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Misalnya, untuk subsidi, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, subsidi tani dan semua layanan perbankan maupun kesehatan.

"Jadi bagaimana agar semuanya bisa menggunakan NIK sehingga semuanya bisa terintegrasi," jelas Zudan.

Dia membantah pertemuan itu membahas soal kelanjutan tender lanjutan e-KTP. Menurut Zudan, pertemuan itu hanya khusus membahas pemanfaatan data.

"Jadi kami bekerja sama agar data e-KTP dan data NIK yang sudah 258 juta penduduk itu bisa diajaes secara mudah," katanya.