Kemendes Akan Keluarkan Sistem Pengawasan Desa Basis Kolaboratif.

Dalam perjalannya, potensi dan penyimpangan serta penyalahgunaan dana desa baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap penggunaannya masih diketemukan.

Meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan berbagai pola dan cara yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, serta oleh auditor yaitu BPK dan BPKP.

"Untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa perlu dibangun pola dan cara pengawasan yang kolaboratif. Hasil dari acara Temu Konsultasi Publik ini akan dibuat draft, nanti ada pertemuan selanjutnya dan pertemuan ke tiga diharapkan finishing," terangnya.

Sebelumnya, dalam rangka pengawasan dana desa, Kemendes PDTT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dana desa. Selain itu, telah dilakukan MoU dengan Mabes Polri dan Kemendagri, dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber).

Kemudian MoU dengan Kejaksaan Agung RI. Masing-masing MoU tersebut pelaksanaanya masih berjalan secara terpisah dan diharapkan melalui Temu Konsultasi Publik ini dapat mencari solusi dengan menyatukan keseluruhan kerjasama yang sudah berjalan secara kolaboratif yang diharapkan ada pola dan langkah yang sama dalam melakukan pengawasan dana desa.

Kegiatan Temu Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mencari solusi, penyamaan langkah dan pola pengawasan dana desa secara kolaboratif kepada para pemangku kepentingan sehingga dana desa bisa tepat sasaran.

Temu Konsultasi Publik Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif di Bogor ini melibatkan Kejasanaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (adv/jpnn)