Kemenkes Perlu Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden Batalkan Vaksin Berbayar

Kemenkes Perlu Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden Batalkan Vaksin Berbayar
Ilustrasi - Anggota DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/jpnn.com

"Kalau masih tetap vaksin gotong royong, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan. Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu," ucapnya.

Soleh merasa tetap perlu dibuka ruang kepada pihak lain yang mau berdonasi untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," katanya.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan.

Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama.

Namun, varian-varian baru Covid-19 makin berkembang.

"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga tidak mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah."

"Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis."

Kementerian kesehatan dinilai perlu segera menindaklanjuti keputusan presiden membatalkan vaksin berbayar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News