Kementerian ATR/BPN Laksanakan Rakornis Menuju GTRA Summit 2021
Diharapkan rakernis itu dapat mengelompokkan persoalan hingga terbentuk tipologi permasalahan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Termasuk usulan awal dalam rangka merumuskan alternatif solusi yang disusun bersama.
Kemudian, menyeragamkan bisnis proses sektor izin usaha dengan pelaksanaan reforma agraria, serta skema penataan aset dan akses di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar pasca disahkannya UUCK berikut peraturan turunannya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Awaludin mengatakan rapat kerja teknis GTRA itu merupakan diskusi awal membahas berbagai masalah terkait penataan aset terkait IU Pertambangan dan IU Perkebunan.
"Dibutuhkan peran kementerian dan lembaga karena reforma agraria ini bukan hanya mendapat perhatian khusus dari kementerian ATR/BPN, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya," kata Awaludin.
Awaludin mengatakan IU Pertambangan dan IU Perkebunan merupakan salah satu hambatan dalam proses penataan akses dalam rangka reforma agraria.
"Hari ini kita belanja masalah terkait hal tersebut karena di banyak era terutama di era reformasi, banyak IU Pertambangan dan IU Perkebunan ini agak sedikit kebablasan," pungkas Awaludin. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (10/5).
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kemenko Perekonomian Ungkap Tujuan Pemerintah Optimalkan Potensi Kawasan BBK
- Kemenko Perekonomian: Proyek Strategis Nasional Telah Menyerap 2,71 Juta Tenaga Kerja
- Malam-Malam Ganjar Datangi Kantor WALHI, Ada Rekomendasi soal Salah Kelola SDA
- Digitalisasi dan Mekanisasi jadi Masa Depan Perkebunan Nusantara
- Badan Bank Tanah Dorong Percepatan Reforma Agraria, Ini Sebabnya
- BNPT Bakal Memaksimalkan Program Deradikalisasi Melalui Sektor Wirausaha Bidang Perkebunan