Kemnaker Dorong TKI Purna Mampu Membuka Kegiatan Produktif

Kemnaker Dorong TKI Purna Mampu Membuka Kegiatan Produktif
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna di BBPLM Ciracas, Jakarta Timur, Senin (4/12/2017). Foto: Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan berbagai program pelatihan untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna. TKI purna adalah sebutan untuk para TKI yang sebelumnya bekerja di luar negeri, kini kembali ke Tanah Air.

Pelatihan dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari godaan hidup konsumtif serta mengajak mereka memanfaatkan tabungan selama di luar negeri untuk modal wirausaha di kampung halaman.

“Jangan sampai hasil tabungan selama bekerja di luar negeri habis untuk belanja. Dengan pelatihan ini, TKI purna mampu membuka kegiatan produktif di kampung halaman,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna di BBPLM Ciracas, Jakarta Timur, Senin (4/12/2017).

Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna di BBPLM Ciracas terselenggara atas inisiasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain Menaker, hadir dalam acara tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo, Dubes RI Kuala Lumpur Rusdi Kirana, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Andri Hadi mewakili Menlu RI, Dirjen Binapenta Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Sekjen Kemendes Anwar Sanusi, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Dirut BRI, Suprajarto.

Menaker optimistis, dengan semangat kerja yang dimiliki para TKI purna, mereka mampu melakukan kegiatan ekonomi yang tak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun juga lingkungannya.

Pemerintah, lanjutnya, mengajak banyak pihak untuk menyelenggarakan pelatihan bersama bagi TKI purna. Selesai bekerja di luar negeri, TKI purna sangat membutuhkan pelatihan keterampilan agar dapat masuk pasar kerja maupun berwirausaha serta bantuan untuk memasarkan produk keterampilan mereka.

Pelatihan serupa juga dilakukan oleh Kementrian Ketenagakerjaan di desa-desa kantoong TKI melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Tahun ini, program Desmigratif telah dilaksanakan di 122 desa kantong TKI se-Indonesia. Hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Desmigratif akan dilaksanakan pada 400 desa kantong TKI.

Tak hanya itu, para TKI purna juga berkesempatan mengikuti pelatihan secara gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) baik di pusat maupun daerah. Terdapat 301 BLK, 17 diantaranya milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan pelatihan ini, TKI purna diharapkan mampu membuka kegiatan produktif di kampung halaman

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News