Kepala BSKDN Kemendagri Dorong Daerah Terapkan Transformasi Pelayanan Publik Lewat Inovasi

"Pelayanan publik harus memiliki prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas," tegasnya.

Yusharto menekankan prinsip-prinsip tersebut perlu terus didorong dan ditanamkan ke seluruh sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan telah banyak daerah mengadopsi dan menanamkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian mengintegrasikan satu program ke program lainnya untuk mendapatkan gambaran hasil yang lebih luas.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan inovasi yakni peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

"Kita harus meyakini bahwa melalui inovasi pelayanan akan semakin baik, masyarakat juga semakin sejahtera," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto mengapresiasi Pemda yang telah berkontribusi melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).

Jumlah inovasi yang di laporkan pada 2023 ini juga mengalami peningkatan, yakni 28.539 inovasi dari 527 Pemda yang terdiri dari 10.914 inovasi digital dan 17.625 inovasi nondigital.