Ketua DPRD DKI Larang Pemprov Anggarkan Pembelian Tanah di 2024
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.
Dia meminta pemda mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan atau program yang lebih krusial di ibu kota.
“Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang ini, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak (perlu), tanah kita sudah banyak,” ucap Pras, Rabu (15/2).
Menurut Pras, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki banyak lahan atau tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Sekarang kan tanah kita banyak, maksimalkan, dipakai,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mendesak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono agar menganggarkan banyak biaya untuk penanganan sejumlah masalah.
Terlebih, masalah banjir, kemacetan, kemiskinan, hingga ketahanan pangan masih belum teratasi dengan baik.
“Mudah-mudahan, sih, enggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta,” tambah Prasetyo.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menilai tanah milik Pemprov DKI Jakarta sudah banyak.
- Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Banjir Jakarta Hari Ini, 5 RT di Jaksel Terendam
- Prakiraan Cuaca di Sulut Beberapa Hari ke Depan, Waspadai Banjir & Tanah Longsor
- Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Muratara
- Ratusan Rumah di Lebak Banten Terendam Banjir