Ketua MPR: Ekonomi Pancasila Bisa Menjadi Haluan Ekonomi Global

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," imbuhnya.

Bamsoet menambahkan cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial.

Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, sambung Bamsoet,  maka MPR menerbitkan Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka DemokrasiEkonomi, dan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

"Amanat konstitusi dan Ketetapan MPR ini harus menjadi landasan konstitusional, konsepsional dan operasional dalam membangun Sistem Perkonomian Nasional kita," tuturnya.

Namun, Bamsoet mengakui pada tataran implementasi kebijakan pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten berada di jalur yang dirancang secara khas dan genuine tersebut.

"Prinsip idiil belum mewujud dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ditunjukkan oleh adanya kesenjangan yang masih tinggi. Demikian pula, nilai-nilai prinsipil dan disain perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terwujud. Koperasi sebagai wujud kebersamaan dalam demokrasi ekonomi masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta," katanya.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: