JPNN.com

KKB Dilabeli Teroris, Forum Senior Papua Bereaksi Begini

Selasa, 04 Mei 2021 – 16:25 WIB
KKB Dilabeli Teroris, Forum Senior Papua Bereaksi Begini - JPNN.com
Eks Menteri KKP sekaligus tokoh Papua Freddy Numberi (kiri) saat konferensi pers bersama Forum Senior Papua dan elemen generasi milenial di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (4/5). Forum merespons keputusan pemerintah yang menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh asal Papua yang tergabung dalam Forum Senior Papua bersama elemen generasi milenial merespons keputusan pemerintah yang menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) perlu kehati-hatian. Kami berharap dapat ditinjau kembali,” kata Steve L Mara, salah satu tokoh muda Papua yang membacakan seruan moral Forum tersebut di Media Center DPR RI/MPR RI/DPD RI, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Sejumlah tokoh Papua yang hadir, di antaranya eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Freddy Numberi, anggota DPD RI dari Provinsi Papua Yorrys Raweyai, mantan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya serta Nick Messet; Thaha M. Alhamid; Frans Ansanai; Marthen Maran; Rosaline L Rumaseuw; Sam Koibur; Victor Abraham Abaidata; Ismail Asso, Michael Yerisetouw, dan Steve L. Mara.

KKB Dilabeli Teroris, Forum Senior Papua Bereaksi Begini

Sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Forum Senior Papua bersama elemen generasi milenial menggelar konferensi pers di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (4/5). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Forum Senior Papua berpandangan latar belakang sejarah KKB berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

Mereka juga mengingatkan pemerintah perlu kehati-hatian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidak menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM.

Selain itu, pemerintah perlu segera melaksanakan paradigm baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di Tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...