Kombinasikan Langkah Penanggulangan Terorisme dari Hulu ke Hilir

Karena ini tidak hanya menyangkut tentang membina napi terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), tapi juga membina dan mengarahkan mereka agar tidak kembali menjadi teroris.

“Artinya ketika mereka keluar siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana terus menyentuhnya? Juga bagaimana mereka bisa diterima lagi di masyarakat. Kalau mereka dimarjinalkan, otomatis akan tersambung dengan kelompok mereka sebelumnya sehingga program deradikalisasi itu akan mubazir. Jadi penanganan mereka setelah keluar lapas juga tidak bisa diabaikan. Dan itu butuh sinergi dengan berbagai pihak,” ungkap mantan Kabareskrim Polri ini.

Saat ini, lanjut Suhardi, BNPT memiliki kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dari pemikiran para ahli itu nantinya akan diurai permasalahan terorisme dari hulu sampai ke hilir, serta bagaimana program deradikalisasi di dalam Lapas, di luar Lapas, juga cara menetralisir WNI yang kembali dari Suriah.

Pasalnya para WNI yang berangkat ke Suriah itu tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, tetapi banyak di antaranya adalah anak-anak.

“Kembalinya mereka ini akan menjadi problem besar, manakala kita tidak bisa mereduksi tingkat radikalisasi mereka. Ini menjadi tugas BNPT untuk mengedepankan langkah-langkah tersebut,” ujar Suhardi.

Terkait program jangka pendek yang akan dilakukan BNPT, Suhardi menerangkan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi pencegahan terorisme dengan lembaga dan kementerian terkait.

Kalau awalnya sesuai Keputusan Menkopolhukam ada 17 keenterian, tapi dalam perkembangannya banyak kementerian yang ingin berkontribusi sehingga ada 25 kementerian yang berada di bawah koordinasi BNPT dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, BNPT juga tengah menyelesaikan pembangunan pusat deradikalisasi. Diharapkan, pusat deradikalisasi itu sudah beroperasi bulan Januari 2017 mendatang dan harus berstandar internasional dari segi security system dan program deradikalisasinya.