Komisi HAM PBB Sudah Geregetan pada Aksi Militer Myanmar

jpnn.com, JENEWA - Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak pemerintah Myanmar segera menghentikan operasi militer terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. PBB melihat operasi keamanan militer Myanmar merupakan praktik pembersihan etnis terhadap komunitas minoritas muslim Rohingya.
Bahkan, Hussein menggunakan kata-kata yang keras untuk menggambarkan kekejaman militer Myanmar. “Seperti contoh buku teks tentang pembersihan etnis,” ujarnya seperti diberitakan BBC, Senin (11/10).
Karena itu Hussein menyatakan, pemerintah Myanmar harus menghentikan aksi kekerasan terhadap warga Rohingnya. “Segera akhiri operasi militer yang kejam saat ini.”
Wartawan BBC Masuki Permukiman Rohingya, Inilah Kesaksiannya
Komisoner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein.
Saat ini sekitar 294 ribu warga muslim rohingya telah mengungsi ke Bangladesh sejak kekerasan meletus di Negara Bagian Rakhine pada akhir Agustus lalu. Namun, militer Myanmar berdalih operasi keamanan itu sebagai tindakan melawan pemberontak militan Rohingya yang menewaskan 12 polisi pada 25 Agustus lalu.
Pekan lalu wartawan BBC Jonathan Head mengonfirmasi pengakuan para warga etnis Rohingya bahwa perlakuan keji dari otoritas dan warga sipil Myanmar memang benar adanya. Koresponden BBC untuk Asia Tenggara itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri sisa-sisa kekerasan di Negara Bagian Rakhine di Myanmar yang menjadi tempat bagi etnis minoritas Rohingya.
Saat ini sudah hampir 300 ribu warga etnis muslim Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar mengungsi ke Bangladesh.
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional
- Haidar Alwi: TNI-Polri Peringkat 5 Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia
- 19 Juta Jiwa Jadi Korban Gempa, Junta Myanmar Masih Sibuk Urusan Perang Saudara
- Lebih dari 3.000 Orang Tewas Akibat Gempa Myanmar
- Gempa Bumi Kembali Terjadi di Myanmar Hari Ini
- Korban Tewas Gempa Myanmar Mencapai 2.700 Orang, BNPB Beri Info soal WNI