Konflik di Desa Wadas: Ganjar Bersama Rakyat atau Oligarki?

Konflik di Desa Wadas: Ganjar Bersama Rakyat atau Oligarki?
Warga menumbangkan pohon untuk mengadang aparat menuju Balai Desa Wadas, Jumat (23-4-2021). Hal itu bentuk penolakan rencana sosialisasi inventarisasi dan identifikasi bidang tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. ANTARA/HO-Polres Purworejo

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis milenial Putri Khairunnisa menilai insiden di Desa Wadas adalah permasalahan serius yang harus ditangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pasalnya, diduga kuat telah terjadi pelanggaran HAM oleh aparat terhadap warga setempat.

"Kasus desa wadas telah menjadi perbincangan hangat dikarenakan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap warga yang tidak ingin tanahnya diserobot untuk kepentingan pembangunan bendungan," ungkapnya.

Menurut Nisa, permintaan maaf Gubernur Jawa Tengah belum cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

Dia menuntut Ganjar terus mendampingi warga desa demi memastikan tidak ada lagi kesewenang-wenangan aparat.

"Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pak ganjar untuk menyelesaikan polemik di desa wadas tersebut. Langkah Pak Ganjar dengan meminta maaf kepada warga desa wadas harus diimplementasikan dalam bentuk pendampingan terhadap warga desa wadas," terangnya.

Dia meyakini masalah akan terselesaikan secara baik apabila semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.

Nisa pun kembali menyoroti tanggung jawab Ganjar sebagai kepala daerah. Menurutnya, sangat penting bagi Ganjar untuk berpihak kepada rakyat dan bukan oligargi dalam masalah ini.

Aktivis milenial Putri Khairunnisa menilai insiden di Desa Wadas adalah permasalahan serius yang harus ditangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News