Kongres PDIP Harus Jadi Momentum Bersihkan Kader Korup

jpnn.com - JAKARTA - Kongres IV PDIP di Bali yang dimulai hari ini (9/4) diharapkan bukan hanya menjadi ajang konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu semestinya juga melakukan bersih-bersih dari kader yang bermasalah hukum karena korupsi.

Saran itu disampaikan pegiat anti-korupsi, Uchok Sky Khadafi, Rabu (8/4). Menurutnya, saat ini citra PDIP justru anjlo gara-gara kebijakan kadernya yang jadi presiden, Joko Widodo. Sebab, selama ini kebijakan-kebijakan Jokowi justru membuat rakyat makin susah.

Uchok mengatakan, demi mengembalikan citra PDIP maka sebaiknya partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 itu juga menyajikan daya pikat lainnya ke publik. “Saatnya PDIP memberikan menu yang berbeda ke publik. Sekarang untuk membalikkan citra itu ya dengan bersih-bersih agar jangan sampai punya kader korupsi,” kata Uchok.

Ia mengingatkan bahwa saat ini saja ada empat calon anggota DPR dari PDIP yang tak jadi dilantik karena kasus korupsi. Mereka antara lain Idham Samawi, Herdian Koosnadi, Marthen Apuy dan Jimmi Idjie. Keempatnya menjadi terseret dugaan korupsi APBD yang kasusnya ditangani kejaksaan.

Menurut Uchok, PDIP akan rugi jika masih saja memertahankan kader tersangka korupsi sebagai caleg terpilih ataupun duduk di kepengurusan. “PDIP saatnya bersih-bersih. Kalau kepala daerah atau caleg terpilih jadi tersangka korupsi ya sebaiknya  dievaluasi, langsung pecat. Citra PDIP sudah jatuh karena kebijakan Jokowi, tapi apa masih mau tertimpa tangga lagi karena dianggap melindungi kader yang korupsi?” ujarnya.

Uchok juga mengingatkan bahwa PDIP sebaiknya segera mengusulkan pergantian terhadap empat kadernya yang mestinya dilantik menjadi anggota DPR. Sebab, tidak dilantiknya empat caleg PDIP karena menyandang tersangka korupsi itu justru akan merugikan fraksi berlambang kepala banteng tersebut saat pengambilan keputusan di DPR.

“Kalau caleg terpilih tapi tidak dilantik karena jadi tersangka korupsi ya sebaiknya segera diganti melalui PAW (pergantian antar-waktu, red). Segera ajukan ke KPU untuk penggantiannya. Ini demi bersih-bersih diri agar citranya baik di mata publik,” cetus Uchok.(jpnn)