KPK Minta Wabup Simalungun Melapor
Jumat, 11 Januari 2013 – 04:31 WIB

KPK Minta Wabup Simalungun Melapor
Menurut Johan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani KPK menanggapi setiap pengaduan yang ada. Bahwa setelah seseorang mengadu, maka informasi tersebut akan ditampung terlebih dahulu di Divisi Pengaduan Masyarakat (Dumas). Tahap selanjutnya, Direktorat Dumas, akan mengkaji dan mendalami, apakah pengaduan indikasinya cukup kuat. Jika memang dinilai cukup kuat, maka selanjutnya perkara tersebut dikembangkan hingga ke proses penyelidikan.
Saat ditanya apakah KPK akan memanggil Nuriaty terkait kesediaannya memberi keterangan, Johan mengaku prosedurnya tidak demikian. Pemanggilan terhadap saksi-saksi baru akan dilakukan, apabila sebuah perkara telah masuk dalam proses penyelidikan dan apabila penyidik menilai merasa perlu memeroleh tambahan keterangan.
“Jadi prosesnya tidak seperti itu, kita tidak bisa memanggil beliau, karena ini kan sifatnya baru pengaduan. Tapi kalau memang memiliki data, kita persilahkan melaporkannya kemari. Tentu akan kita terima dengan baik,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Simalungun Hj Nuriaty Damanik, mengaku siap dipanggil KPK, terkait dugaan korupsi JR.Saragih. “Kalau dipanggil (KPK), saya siap memberikan keterangan yang sebenarnya,” tegasnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/1).
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik niat Wakil Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Hj.Nuriaty Damanik, yang siap memberi
BERITA TERKAIT
- Cari 2 Korban Kapal Feri Tenggelam, Tim SAR Kerahkan Teknologi Bawah Air
- Berawal dari Tangis Anak Kecil, Warga Koja Heboh pada Senin Malam
- Prostitusi di Aceh: Mbak ISK Sudah di Kamar, yang Pesan Ternyata Polisi
- Pemilik Warung Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Diduga Korban Pembunuhan
- Gen Z di Jateng Disebut Jadi Agen Perubahan Transisi Energi
- Polisi Ungkap Praktik Prostitusi Online di Lhokseumawe, Tangkap 3 Tersangka