Krisis Uang Tunai, Gaji PNS dan Anggota Parlemen PNG Terlambat Dibayar

Selain kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah, data terbaru dari IMF menunjukkan bahwa hutang PNG lebih buruk dari yang diakui oleh pemerintah.

Dalam anggaran 2016, utang publik mencapai 35 persen dari pendapatan kotor negara di tahun 2015-2016, namun ini belum termasuk utang oleh BUMN, pembayaran untuk dana pensiun, dan juga utang yang harus dibayar kepada Bank Investasi UBS untuk saham perusahaan Oil Search.

Menurut penghitungan sebuah badan pengkaji di Australia Lowy Institute, bila semua utang itu dimasukkan maka jumlahnya adalah 56 persen dari GDP.

Masalah lain yang juga dihadapi oleh PNG adalah bahwa Port Moresby akan menjadi tuan rumah pertemuan APEC di tahun 2018, KTT yang akan dihadiri oleh sekitar 10 ribu orang.

Sekitar $ AUD 1,4 miliar harus dikeluarkan untuk membangun berbagai prasana, keamanan dan yang lain, padahal dana untuk layanan kesehatan di negara tersebut hanya 1,6 miliar.