Kritik Pedas IMUN Soal Pemkot Makassar yang Dinilai Kurang Berpihak pada Pendidikan

Kritik Pedas IMUN Soal Pemkot Makassar yang Dinilai Kurang Berpihak pada Pendidikan
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN) saat Debat Publik Kota Makassar yang disiarkan langsung di Kompas TV, Sabtu (7/11/2020) malam. Foto: Tangkapan Layar Youtube Kompas TV

jpnn.com, MAKASSAR - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN) menyoroti anggaran pendidikan Kota Makassar yang hanya sebelas persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Irman menilai besaran alokasi anggaran pendidikan Kota Makassar tersebut menandakan Pemkot Makassar kurang berpihak terhadap mutu pendidikan.

"Kekuatan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pendidikan menjadi satu standar yang harus diikuti oleh pemerintah kota dan itu menjadi standar mutu dari menilai sebuah pendidikan itu berhasil atau tidak," kata Irman saat Debat Publik Kota Makassar yang disiarkan langsung di Kompas TV, Sabtu (7/11) malam.

Irman menjelaskan, saat ini Kota Makassar dalam hal mutu pendidikan anak menempati peringkat kesebelas dari 24 kota/kabupaten di Sulawesi Selatan. 

Hal itu menjadi bukti dampak negatif dari alokasi anggaran pendidikan yang rendah di Kota Makassar.

"Pemerintah kota dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ranking (peringkat) sebelas pendidikan anak, keberpihakan anggarannya. Untuk itu ke depan harus kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi," ujar Irman.

Menurut Irman, alokasi anggaran pendidikan yang kecil juga akan menyulitkan pemerintah dalam menarik investor untuk berperan dalam pendidikan di Kota Makassar.

"Bagaimana kita mau menarik CSR (Corporate Social Responsibility) yang lain, kalau tidak memperlihatkan keberpihakan sebagai pemerintah untuk menempatkan anggaran pendidikan lebih prioritas dibanding anggaran-anggaran lainnya," ujar Irman.

Calon Wali Kota Makassar Irman Yasin Limpo mengkritik alokasi anggaran pendidikan Kota Makassar yang rendah dan tidak sesuai UU yang berlaku

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News