Laskar Ganjar - Puan Minta Jokowi segera Reshuffle Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya, khususnya menteri yang tidak serius mengatasi persoalan ekonomi.
Mochtar menyampaikan itu merespons hasil survei lembaga Charta Politika, Senin (25/4) lalu, yang menyampaikan 68,5 persen publik menghendaki reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang turun yang disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan persoalan ekonomi lainnya.
"Dari data survei ini, Pak Jokowi segera mengevaluasi kinerja kabinetnya, khususnya menteri yang menimbulkan polemik dan tidak serius mengatasi persoalan ekonomi," ujar Mochtar Mohamad dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4).
Mochtar menilai dari data itu terlihat bahwa kebutuhan akan reshuffle kabinet sangat mendesak, terutama pada kementerian terkait harga kebutuhan pokok dan energi.
Dia menjelaskan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini yang terpotret di survei Charta Politika, yakni, kenaikan harga bahan pokok 47,6 persen, dan kemiskinan 22,1 persen. "Ini prioritas masalah yang harus diatasi oleh kabinet Jokowi," kata Mochtar Mohamad.
Sisi lain, Ketua Dewan Pakar Laskar Ganjar - Puan Febri Sihombing juga merespons hasil survei Charta Politika.
Dia menuturkan apabila membaca data terakhir hasil survei Charta Politika, preperensi pemilih PDI Perjuangan 66,8 persen memilih Ganjar, Golkar 26,8 persen pilih Ganjar, PKB 25,8 pilih Ganjar.
Laskar Ganjar Puan mendorong Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB
- Menko Airlangga dan Sekjen OECD Bahas Akselerasi Keanggotaan Indonesia
- Jokowi Bakal Menonton Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Kamar: Menang, Insyaallah
- Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Terima Penyerahan Peta Jalan Aksesi dari OECD
- Jokowi Resmikan 5 Inpres Jalan Daerah NTB