Legislator PKB Mafirion Minta Menteri HAM Kembali ke Jati Diri

Di tahun 2019-2023 misalnya, catatan KontraS mengungkapkan ada 39 kasus yang melibatkan oknum Polri, 30 kasus melibatkan oknum Pemda dan 29 pristiwa melibatkan institusi swasta.

“Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?” ujarnya.

Mafirion menegaskan dia tak meminta atas putusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. Tidak.

“Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN” kata Mafirion.

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

Dengan berbagai pristiwa yang terjadi, tahun 2024 beberapa indikator HAM mengalami penurunan, antara lain, kebebasan berekapresi turun dari 1,3 menjadi 1,1, hak atas pendidikan turun dari 4,4 menjadi 4,3, hak atas kesehatan turun dari 3,8 menjadi 3,7 dan hak atas tanah turun dari 1,9 menjadi 1,8.

“Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi Menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk menyusahkan rakyat,” ujar Mafirion.(fri/jpnn)