Luncurkan Buku Manajemen Haji, Cak Imin Sampaikan Usulan Penting

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan acara diskusi publik bertajuk Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga meluncurkan buku bertajuk Blueprint Transformasi dan Revolusi Manajelen Haji.
"Dan setiap pelaksanaan, saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kami dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya," kata Cak Imin.
Menko Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan usulannya sudah dilaksanakan separuh oleh Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji.
"Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai walaupun masih setengah revolusi yaitu ada badan penyelenggara haji, tetapi belum menjadi kementerian. Kita berharap UU Haji yang akan dibentuk nanti badan penyelenggaraan haji kami usulkan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah," lanjutnya.
Lebih lanjut, Cak Imin berharap ide baru akan muncul dari diskusi ini dan mendapatkan masukan agar penyelenggaraan haji lebih baik.
Menurutnya, semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat sangat penting, apalagi penyelenggaraan haji akan segera berlangsung.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
- Jelang Musim Haji 2025, Pertamina Siapkan Ketersediaan 95.700 Kiloliter Avtur
- Travel Haji Nur Ramadhan Wisata Pastikan Perlindungan Jemaah
- Persiapan Haji Hampir Rampung, Aprozi Minta Pemerintah Bereskan Permasalahan Teknis
- Bakal Pimpin PKB Bali, Ahmad Iman Sukri Diajak Cak Imin Sowan Kiai di Tapal Kuda
- Gus Imin Berhalalbihalal dengan Kiai Azaim dan Nyai Ju di Sukorejo
- Hadirkan Pelaku Usaha Hingga Akademisi, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama