Masalah Honorer K2 Bakal Dibahas di Rakornas Ketua DPRD
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memfasilitasi seluruh ketua DPRD se-Indonesia untuk menyuarakan masalah honorer kategori dua (K2) kepada Presiden Joko Widodo.
Rencananya, aspirasi tersebut akan disampaikan bersamaan dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) ketua DPRD kab/kota/provinsi.
"Pak Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi ini kepada presiden," kata Lukman yang dihubungi JPNN, Sabtu (20/1).
Menurut Lukman, Jokowi telah meminta Mendagri mengumpulkan seluruh ketua DPRD kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia dalam rakornas.
"Presiden harus mendengarkan fakta sebenarnya di lapangan. Jangan sampai hanya dapat informasi sepihak. Presiden mesti tahu kalau di instansi-instansi pemerintah yang menjalankan tugas PNS ya honorer," bebernya.
Ketua DPRD Kab Mamuju Utara ini menambahkan, pemerintah harus adil kepada honorer.
Di saat kekurangan, tenaga mereka diperas. Namun, perlahan-lahan mereka disingkirkan dengan alasan tidak punya kompetensi.
"Memang dengan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS ini akan membebani APBD, makanya jangan angkat dari jalur umum dulu. Bereskan dulu semua K2 baru ke umum," pungkasnya. (esy/jpnn)
Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi honorer K2 pada Presiden Joko Widodo.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Honorer jadi PPPK 2024: Pemkot Berkomitmen Tidak Ada Satu pun Tertinggal, Alhamdulillah
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Kunjungi Pasar Buah Berastagi, Presiden Jokowi Belanja Jeruk, Mangga hingga Kentang
- Honorer K2 Meninggal Sesaat sebelum Penyerahan SK PPPK, Bagaimana Hak-haknya sebagai ASN?