Masalah Honorer K2 Bakal Dibahas di Rakornas Ketua DPRD
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memfasilitasi seluruh ketua DPRD se-Indonesia untuk menyuarakan masalah honorer kategori dua (K2) kepada Presiden Joko Widodo.
Rencananya, aspirasi tersebut akan disampaikan bersamaan dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) ketua DPRD kab/kota/provinsi.
"Pak Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi ini kepada presiden," kata Lukman yang dihubungi JPNN, Sabtu (20/1).
Menurut Lukman, Jokowi telah meminta Mendagri mengumpulkan seluruh ketua DPRD kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia dalam rakornas.
"Presiden harus mendengarkan fakta sebenarnya di lapangan. Jangan sampai hanya dapat informasi sepihak. Presiden mesti tahu kalau di instansi-instansi pemerintah yang menjalankan tugas PNS ya honorer," bebernya.
Ketua DPRD Kab Mamuju Utara ini menambahkan, pemerintah harus adil kepada honorer.
Di saat kekurangan, tenaga mereka diperas. Namun, perlahan-lahan mereka disingkirkan dengan alasan tidak punya kompetensi.
"Memang dengan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS ini akan membebani APBD, makanya jangan angkat dari jalur umum dulu. Bereskan dulu semua K2 baru ke umum," pungkasnya. (esy/jpnn)
Mendagri akan memfasilitasi ADKASI serta DPRD kota dan provinsi menyampaikan aspirasi honorer K2 pada Presiden Joko Widodo.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 Diprioritaskan
- 1,7 Juta Honorer jangan Yakin Dahulu Kantongi NIP PPPK 2024, Cermati Pernyataan BKN Ini
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Keluar, Ada soal Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar, Honorer K2 Teknis Harap-Harap Cemas
- Honorer K2 Teknis Berharap Diangkat PPPK, Tak Masalah Masuk Formasi Lulusan SD
- Pengangkatan PPPK 2024 Terbesar untuk Honorer K2 & Non-K2 Teknis Lulusan SD