Masuk Pungli Terbesar, Ini Reaksi Pemkot Surabaya

Masuk Pungli Terbesar, Ini Reaksi Pemkot Surabaya
Kepala ORI Jatim Agus Widiarta menunjukkan rekaman video hasil investigasi tentang pungli di kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Juneka/Jawa Pos/JPNN.com

Secara terpisah, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengungkapkan bahwa laporan dari ombudsman itu akan dilihat lebih cermat lagi. Dia juga meminta laporan tersebut diperjelas dengan menyebutkan nama oknum petugas yang terlibat. ”Kalau memang benar-benar terbukti salah, tentu saja akan kami sanksi dengan tegas,” ujar dia.

Namun, Irvan berharap jangan hanya karena ulah satu orang saja mencoreng nama seluruh petugas Satpol PP Surabaya. Selain itu, dia khawatir jangan-jangan ada orang yang mengatasnamakan satpol PP.

Hasil investigasi ORI juga menyebut bahwa enam kecamatan dan lima kelurahan yang mereka sisir masuk dalam zona merah. Tandanya, di wilayah tersebut tingkat kepatuhannya rendah. Banyak penyimpangan yang terjadi berkenaan dengan prosedur, kompetensi, bertindak tidak patut, tidak kompeten, dan pungli.

Dikonfirmasi tentang berita itu, Kanti Budiarti sebagai camat Sukolilo mengelak. ”Sejauh ini yang saya tahu di Kantor Kecamatan Sukolilo tidak ada pungli dalam hal pengajuan perizinan,” paparnya.

Hal yang sama disampaikan Suwarti, lurah Semolowaru. Dia juga mengatakan bahwa di instansi yang dipimpinnya tidak ada pungutan liar. ”Semuanya gratis. Kalau tidak percaya, silakan tanya penduduk yang pernah mengurus di sini,” ungkap perempuan asli Jogjakarta tersebut.

Menindaklanjuti berita itu, Kanti maupun Suwarti menyatakan sudah berkoordinasi dengan stafnya. ”Saya sudah memanggil Kasi Trantib dan menanyakan soal pungli. Sejauh ini tidak terdapat indikasi tersebut,” papar Suwarti. ”Jika ada pungutan, mungkin dari calo. Kan ada biro jasa yang memberikan pelayanan untuk mengurus izin usaha,” ungkap Kanti.

Kanti berharap sebaiknya temuan tersebut disertai penunjukan oknum yang terlibat. Dia mengaku, jika seperti itu, sulit menindaklanjutinya.

Sementara itu, Kecamatan Karangpilang langsung merespons dugaan mala-administrasi di wilayah tersebut. Camat Karangpilang Hermanto menyatakan, pihaknya ingin terbuka dalam pelayanan publik. Jika ada oknum pegawai yang melakukan pungli, dia meminta disebut nama pelakunya. ”Agar kami bisa melakukan tindakan,” terang dia.

SURABAYA – Ketua Ombudsman RI (ORI) Danang Girindrawardana mengumumkan bahwa pihaknya menemukan tindak pungutan liar (pungli) dalam rantai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News