Mau Pariwisata Daerah Tumbuh Pesat? Harus Go Digital!

jpnn.com - JAKARTA – Solid, speed (kecepatan) dan smart (pintar) yang menjadi mesin untuk menggerakkan konsep “Go Digital Be The Best” bidang kepariwisataan yang digagas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan lebih cepat melaju jika semua daerah ikut bergerak. Terutama yang sudah percaya diri menempatkan pariwisata sebagai portofolio bisnis dalam membangun daerahnya.

 “Jika tidak ikut Go Digital, saya jamin destinasi wisata yang dimiliki daerah itu tidak akan maju. Karena itu no return point (tak ada titik balik, red), harus familiar dengan digital!” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pada Rakornas Kemenpar III di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, 15-16 September 2016.

Dalam rangka Go Digital itu pula ada dua langkah yang perlu dilakukan daerah. Pertama, daerah harus punya official website sekaligus sumber informasi destinasi pariwisata daerahnya.

Web daerah itu pun harus didesain lebih ke turisme. Jika diklik, maka landing page yang muncul harus cantik dengan menampilkan berbagai keunggulan pariwisatanya.

Web itu pula yang terus di-up date dengan video, foto, gambar dan teks dan berita terkini. “Makin bagus websitenya, makin banyak orang betah mampir, makin banyak yang bisa dipromosikan,” kata Arief Yahya.

Kedua, daerah harus sudah berani menampilkan calendar of events, atau daftar kegiatan yang bernuansa pariwisata selama satu tahun. Event yang akan digelar harus sudah pasti tanggal dan bulannya, serta disertai deskripsi rencana kegiatannya. Event akan menjadi salah satu atraksi yang memungkinkan para industri pariwisata membuat paket wisata jauh-jauh hari sebelumnya.

Dari situ pula berawal skema kerja Travel X-change Indonesia (TXI) Digital Market Place (DMP). DMP adalah pasar atau lapak-lapak yang akan diisi oleh  pelaku industri tour travel dan tour agency dengan paket-paket pariwisata yang sudah mereka susun.

Paket itu akan semakin menarik dan punya nilai jual jika content-nya sekaligus dikoneksikan dengan event di daerah. Info soal event di daerah itu yang harus disediakan dengan detail oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota melalui website masing-masing.