Megawati Perintahkan FPDIP Siapkan Pansus dan Interpelasi

JAKARTA - Insiden kekerasan beruntun yang mengatasnamakan agama di Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, membuat PDI Perjuangan ingin melakukan langkah politik di DPR RI. Dari hasil rapat interen DPP PDIP, diputuskan bahwa kader PDIP di DPR diperintahkan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerukunan Beragama untuk membuka tabir sesungguhnya di balik peristiwa itu.

Bahkan jika Pansus itu dirasa belum cukup, penggunaan hak interpelasi di DPR RI untuk mengungkap kasus kekerasan berbau agama pun akan ditempuh. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PDIP, Achmad Basarah, dalam jumpa pers usai rapat intern di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (11/2).

Menurut Basarah, dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu, diputuskan bahwa kader PDIP di DPR harus mendorong upaya politis untuk mengungkap kasus kerusuhan sekaligus mengurai akar masalahnya. "Rapat memutuskan untuk membentuk Pansus kerukunan umat beragama. Tapi bisa saja interpelasi terkait gagalnya pemerintah dalam menjalankan UUD 1945. Dalam konteks ini, kegagalan itu adalah dalam hal melindungi gak-hak warga negaranya," ujar Basarah.

Hadir dalam jumpa pers itu Ketua Baitul Muslimin, Hamka Haq dan politisi muda PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi. Menurut Basarah, PDIP tidak main-main dalam mengusung pembentukan Pansus. PDIP akan berupaya memuluskan pembentukan pansus itu. "Wakil ketua DPR (Pramono Anung) akan kita panggil unhtuk membicarakan ini," ucapnya.