Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Melly Goeslaw menggelar Forum Group Disscussion (FGD) bertema "Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Tata Kelola Digitalisasi".
FGD ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang sebelumnya telah diadakan bersama Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 dan sebagai tindak lanjut dari usulan inisiatif Melly Goeslaw yang memandang pentingnya pembaruan dan penyesuaian regulasi hak cipta dengan kemajuan teknologi digital.
Acara ini menghadirkan pakar hukum, pencipta konten digital, pembuat kebijakan serta perwakilan dari berbagai industri yang terdampak oleh transformasi digital.
Hadir pula banyak pencipta lagu dan penyanyi serta musisi indie seperti Dhani Ahmad, Dessy Ratnasari, Marcel Siahaan, Badai Krispati, HIVI, Endah, Arsy Widianto, Candra Darusman, Adi Kla Project dan lain-lain yang juga punya kepedulian untuk mengatasi tantangan dan peluang terkait hak cipta di tengah perkembangan lanskap digital yang pesat.
Sebagai inisiator, Melly Goeslaw menjelaskan Indonesia perlu memiliki regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan digital yang sangat cepat, termasuk di bidang hak cipta.
“Dengan kemajuan pesat platform digital, industri kreatif menghadapi risiko besar, termasuk pelanggaran hak cipta, pembajakan konten, dan penyebaran tanpa izin. Sehingga kita butuh solusi untuk menyelesaikannya,” kata Melly kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (18/11).
Legislator yang juga musisi ini mengungkapkan perlindungan hak cipta platform digital dapat berperan dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan memastikan pencipta mendapatkan haknya secara adil.
“Dengan kemajuan pesat platform digital, industri kreatif menghadapi risiko besar, termasuk pelanggaran hak cipta, pembajakan konten, dan penyebaran tanpa izin. Sehingga kita butuh solusi untuk menyelesaikannya,” ungkap Melly.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Melly Goeslaw menggelar Forum Group Disscussion (FGD) bertema Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Tata Kelola Digital.
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Tingkatkan Pertahanan Siber, Kasum TNI Terima Kunjungan Kepala Staf Digital Intelijen Militer Singapura
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pelaku Usaha Wajib Tahu, Begini Cara Jualan Biar Makin Cuan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang