JPNN.com 
MenPAN-RB: Pemda yang Keren Tata Kelola Birokrasinya, Tukinnya Lebih Lumayan
Diharapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif.
MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7% pada 2024. Juga target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.
Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan.
"Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kami replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Dia mengungkapkan, KemenPAN-RB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah. Salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.
“Kami sedang siapkan. Jadi, indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Nantinya, ujar Azwar Anas, itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Daerah yang keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya.
Anas menambahkan kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.
MenPAN-RB Azwar Anas mengungkapkan bagi daerah yang keren tata kelola birokrasi akan berimbas pada nilai tukin.
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- DPR & MenPAN-RB Fokus Pemindahan ASN ke IKN, Honorer Kecewa
.jpeg)
