MenPAN-RB: Pemda yang Keren Tata Kelola Birokrasinya, Tukinnya Lebih Lumayan 

MenPAN-RB: Pemda yang Keren Tata Kelola Birokrasinya, Tukinnya Lebih Lumayan 
MenPAN-RB Azwar Anas mengungkapkan bagi daerah yang keren tata kelola birokrasi akan berimbas pada nilai tukin. Foto Humas KemenPAN-RB

Diharapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif.

MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7% pada 2024. Juga target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.

Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. 

"Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kami replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Dia mengungkapkan, KemenPAN-RB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah. Salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. 

“Kami sedang siapkan. Jadi, indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Nantinya, ujar Azwar Anas, itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Daerah yang keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya.

Anas menambahkan kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi. 

MenPAN-RB Azwar Anas mengungkapkan bagi daerah yang keren tata kelola birokrasi akan berimbas pada nilai tukin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News